BUMDES Mengendalikan Pertanian Lokal, Untuk Menjaga Harga Pangan.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terus berupaya menghimbau kepada seluruh desa untuk membuat program BUMDES, sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.
Oleh Karena itu pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.
"BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran sebagai garda terdepan ekonomi desa, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Data IKAPPI mengungkapkan, Indonesia memiliki 14 ribu pasar desa dengan asumsi jumlah pedagang sebanyak 350 ribu pedagang. Untuk itu Mansur menilai, perlu adanya intervensi harga pangan dari pemerintah agar tidak terus menerus dikendalikan mavia pasar.
"Harga produk pertanian tdak terkendali di pasar karena masih kuatnya sistem ijon. Pedagang pasar menjadi kambing hitam suplai dan demand yang tidak seimbang secara nasional. Padahal, kondisi tersebut justru mempersulit pedagang pasar," .
BUMDes sejak Tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 12.115 BUMDes, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1.022 desa. Jumlah tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi desa, jika diakomodasi serius dan mendata jumlah produksi pertanian desa. "BUMDes adalah bentuk yang paling pas dalam mengorganisir kerjasama antara petani dan nelayan desa," .
Sumber :
http://www.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1796/kendalikan-produk-pertanian-bumdes-jaga-stabilitas-harga-pangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar