TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berupaya mendorong perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Desa-desa rencananya kami push (dorong) untuk pembentukan badan usaha desa," kata Eko saat kunjungan ke Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Eko menjelaskan, dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagian bisa diguakan untuk mengembangkan unit usaha melalui BUMDes. Salah satu yang akan didorongnya adalah sarana pengelolaan pasca panen, dan tempat penyedia sarana produksi.
Dari hasil kunjungannya ke desa-desa di Jawa Tengah, Eko menilai bahwa satu desa bisa memiliki beragam komoditas pertanian dan tidak ada yang menjadi unggulan. Akibatnya, jalur distribusi untuk sarana produksi menjadi panjang. "Harga di level petani mahal," katanya.
Selain itu, dia menyebutkan jalur penjualan pasca panen juga panjang lantaran kuantitas hasil panen sedikit. Akibatya, tidak ada investor yang mau membuat sarana pasca panen. Sehingga, distribusi hasil panen itu harus melalui tahapan yang panjang, misalnya melalui pengumpul ke pengumpul lebih besar, kemudian baru ke sarana pasca panen yang lebih besar.
Untuk memperbaiki sarana distribusi itu, Eko mengaku sudah menyiapkan program berupa pembentukan desa unggulan. Rencananya, dia akan menunjuk desa-desa yang berada di satu wilayah berdekatan untuk konsentrasi dalam satu komoditas unggulan saja. "Misal desa ke beberapa desa konsentrasinya beras saja, jagung saja, atau tebu saja," ujarnya.
Jika sudah terbentuk pola seperti itu, Eko berencana mengajak investor bekerjasama dengan BUMDes untuk membangun sarana pasca panen agar memangkas rantai distribusi dan membuat harga panen lebih murah. Jika sukses, Eko berujar, deviden yang didapat suatu saat bisa mencukupi kebutuhan desa. "Kalau deviden cukup, suatu saat desa bisa mandiri. Tidak perlu disuntik (dana) pemerintah," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar